DINKESKB, KAYONG UTARA – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Kesehatan dan KB setempat menggelar evaluasi program kesehatan keluarga (Kesga) dan gizi masyarakat untuk peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) dan penurunan stunting di Kabupaten Kayong Utara.
Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad menghadiri sekaligus membuka kegiatan yang dilaksanakan di Aula Hotel Mahkota Kayong, Kecamatan Sukadana pada Kamis, 25 Agustus 2022 pagi.
Turut hadir juga Sekertaris Dinas Kesehatan dan KB Kayong Utara, Iwan Dwi Purnomo, Kabid dan Sub Koordinator Kesehatan Keluarga (Kesga) dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan dan KB Kayong Utara, Susi Ariani, Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kayong Utara, serta undangan yang hadir.
“Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang salah satu fokus utamanya adalah untuk menekan dampak angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang masih tinggi, serta masih adanya kasus stunting yang ada di Kabupaten Kayong Utara ini,” katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan RPJMN Renstra Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan RI, angka kematian ibu sampai dengan tahun 2024 harus mencapai 183/100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi (AKB) tahun 2024 mencapai 16/1000 kelahiran hidup.
“Di Kabupaten Kayong Utara, angka kematian ibu tahun 2021 sebanyak lima orang dan untuk tahun 2022 sampai bulan agustus sebanyak tiga orang di wilayah Puskesmas Dusun Besar, Telaga Arum dan Teluk Melano,” jelas Effendi.
“Angka ini masih sangat besar bagi kita yang hidup di zaman modern, seharusnya di Kabupaten Kayong Utara ini, untuk angka kematian ibu dalam satu tahun hanya maksimal
2 orang,” timpalnya.
Mengatasi permasalahan ini, kata Effendi, diperlukan pendekatan dan strategi yang tepat, sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan seminimal mungkin.
“Hal yang dapat kita lakukan saat ini adalah adanya Rencana Strategi Making Pregnancy Safer (MPS) seperti, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat, wanita usia subur harus dapat mempunyai akses terhadap upaya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran,” tuturnya.
Menurut dia, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan strategi MPS, yakni peningkatan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita yang berkualitas berdasarkan bukti ilmiah, membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program, lintas sektor dan mitra lainnya dalam melakukan advokasi untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia.
Kemudian, mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga melalui kegiatan peningkatan pengetahuan untuk menjamin perilaku yang menunjang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita serta pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tersedia.
“Mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita,” pungkasnya.
Sumber : RKU FM
